Morkes dan Tambul

Morkes Sebut Kasus Sudah SP III

Tambul Pastikan Tak terseret Korupsi

PONTIANAK— Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kalimantan Barat Morkes Efendi menanggapi dingin pemberitaan tentang perihal kasus dugaan korupsi penyimpangan dana PSDH dan DR Ketapang yang dikaitkan dengan dirinya. Demikian pula dengan Tambul Husin. Memastikan dirinya tidak terseret kasus korupsi, kasus dana PSDH dan DR Kapuas Hulu 2011 sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap, dengan membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum.

“Pada  2006,  karena tidak cukup bukti, Polda Kalbar sudah mengeluarkan SP3 atau pemberhentian penyidikan atas kasus yang disebut terkait dengan Pak Morkes.  Sehingga Golkar tidak terlalu menanggai dengan adanya pemberitaan itu (Pontianak Post 18/4),” kata ketua pemenangan pemilukada DPD Partai Golkar Kalbar Gusti Hersan Asli rosa.

Hersan menambahkan,  jika kasus dugaan korupsi penyimpangan dana PSDH dan DR Kabupaten Ketapang terjadi tahun 2004 lalu. Saat itu Morkes Effendi masih menjabat sebagai Bupati Ketapang. Namun sejak kasus itu bergulir, kata Hersan,  Morkes sama sekali tidak pernah dipanggil atau dijadikan saksi.

“Dari kasus yang bergulir itu, beliau (Morkes,red) sama tidak pernah dipanggil atau pun diperiksa bahkan untuk dijadikan sebagai saksi. Sebaliknya yang diperiksa Kadis Kehutanan Ketapang, Kabag Keuangan Pemkab Ketapang dan Sekda Ketapang. Itu merupakan kasus yang sudah lama dan usang,” kata  Hersan.

Dia menambahkan DPD Partai Golkar Kalbar  menilai pemberitaan yang mengkaitkan nama Morkes sebagai sesuatu yang wajar, apalagi  timbul saat menjelang pemilukada Kalbar.  Dan itu disebut sebagai bagian  dari dinamika politik.

Karena itu, lanjut Hersan, pemberitaan tidak akan mempengaruhi pencalonan Morkes sebagai bakal calon Gubernur dari Partai Golkar.   “Justru kita berterima kasih kepada pemberitaan ini. Semuanya jadi terbuka. Kasusnya sudah lama SP III,” kata mantan ketua DPRD Kota Pontianak, ini.

Secara terpisah, Tambul Husin mengatakan pemberitaan dirinya  masuk dalam lima pemimpin di Kalbar terseret kosupsi dinilai tidak tepat bahkan tidak berdasar. Karena dugaan penahanan dana PSDHDR Kapuas Hulu, telah diputus Mahkamah Agung bebas murni, dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach), tidak dapat diganggu gugat. Sehingga memastikan dirinya tidak ada  terseret kasus dugaan korupsi. 

“Kasus itu bermula sejak tahun 2005, dan diputuskan bebas murni oleh Mahkamah Agung tahun 2006. Jadi dalam putusan hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau sebelumnya, dan menyatakan Tambul Husin sebagai orang yang bebas. Dalam putusan itu juga agar mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat, kehormatan, nama baik Tambul Husin pada posisi semula,” kata Cecep Priyatna, SH, MH, Penasehat Hukum Tambul Husin yang mengawal kasus tersebut dari tingkat Kejaksaan hingga putusan MA,  Rabu (18/4) di Pontianak.

Karena itu, lanjut  Cecep, Tambul Husin merupakan warna Negara yang mempunyai hak sebagai orang yang bebas, untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Kalbar.
“Jadi tidak ada halangan baginya atau hambatan apapun dengan alas an yang dibuat-buat,” kata dia.

 Ketua Umum BERKIBAR Tambul Husin, Abul Ainen, ST menilai, berita Tambul Husin masuk dalam lima pemimpin di Kalbar terseret korupsi sama sekali  tidak benar. Karena dalam pemberitaan tersebut dasar ekspose Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari 173 kepala daerah yang terseret kasus kosupsi sejak 2004-2012, yakni yang tergolong masih dalam proses saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
“Dalam kasus itu Tambul Husin bukan sebagai saksi, bukan tersangka, terdakwa apalagi terpidana. Tambul Husin sudah menerima putusan bebas murni dalam kasusnya dulu. Tapi mengapa dimasukan dalam lima pemimpin dan Kalbar yang terseret kasus korupsi. Ini kan menimbulkan tandatanya besar, ada apa dibalik itu,”  kata  Abul.

Menjadi keanehan, kata dia,  kebanyakan wajah  dipampang di Koran itu adalah tokoh-tokoh yang akan maju sebagai calon Gubernur Kalbar. “ Tentu ada muatan potitik yang tidak sehat, tidak jujur dan tidak adil di balik itu,”kata Abul.

”Kita sebagai Tim Tambul Husin lanjut Abul, tidak mempermasalahkan bila ekspose Mendagri itu bila sesuai pakta saat ini. Namun kali ini sudah memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat, mana yang baik dan mana yang benar,” tambahnya.

Namun, lanjut dia, bila Koran dikliping judul dan fotonya saja, lalu isi dalam tidak dikliping, dan disebarkan ke masyarakat awam, maka yang diketahui masyarakat adalah tokoh-tokoh seperti Tambul  bermasalah.  Padahal  Tambul sudah divonis bebas.

 “Ini kan terkesan Tambul Husin terzalimi. Mungkin ada calon lain yang merasa tidak mampu melawan namun hanya mampu bermain isu yang negatif dan berpolitik tidak santun,” kata Abul.

Padahal, kata Abul, kenyataan di lapangan, khususnya masyarakat Kapuas Raya, Tambul  merupakan pahlawan. Terutama dalam membela hak-hak rakyat dalam membangun daerah dan memsejahterakan masyarakatnya sehingga terpilih sebagai  Bupati Kapuas Hulu untuk dua kali priode.

Dia menambahkan,  Tambul menahan dana PSDHDR Kapuas Hulu sudah tahu bila dikembalikan ke pemerintah pusat maka tidak akan kembali kepada daerah. Sehingga dengan kebijakan sebagai kepala daerah waktu itu, dan kebijakan tersebut disahkan aturan hukum, diperuntukannya untuk mengisi pembangunan demi kemakmuran rakyat Putussibau.
Menurut Abul, pemimpin seperti Tambul, dapat menjadi contoh pemimpin-pemimpin di daerah lain. Berani berkorban, berani mengeluarkan kebijakan, dan brilian berpikir untuk membangun daerah. Dengan potensi alam Kalbar yang luar biasa, baik tambang, perkebunan, membangun pelabuhan ekspor, berbatasan dengan Negara tetangga. “Kalau ini dioptimalkan. Akan mampu menghasilkan devisa  dan PAD yang besar demi kesejahteraan masyarakat Kalbar,” katanya.

“Maka kedepan, Kalbar memerlukan pemimpin pemberani seperti Tambul. Kalau  kebijakan Tambul  salah mungkin saat ini masih di dalam tahanan, karena langkah yang di ambil demi masyarakatnya dan dibenarkan  undang-undang.  Maka MA memutuskan Tambul tidak bersalah. Pemimpin seperti tambul yang diperlukan Kalbar kedepan.  Yang siap menghadapi hukum demi kesejahteraan rakyatnya,” kata Abul(stm)