Minggu, 06 Mei 2012
Jalan Transkalimantan Rawan Terjadi Kecelakaan
PONTIANAK—Berdasar data Kepolisian, dalam tiga tahun
terakhir sebanyak 86 korban tewas karena kecelakaan di Jalan TransKalimantan.
Karena itu butuh upaya bersama agar jumlah korban tidak terus bertambah. Selain
perlu kesadaran pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi
jalan Transkalimantan.
Pimpinan BRI Diperiksa Polisi
PONTIANAK-- Polresta Pontianak memanggil Pimpinan BRI Cabang
Pontianak untuk dimintai keterangan.
Pimpinan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait penyelidikan kasus kredit
fiktif tersangka Gusti M Sofyan pembobol BRI senilai Rp 9,8 miliar.
"Pimpinan BRI sudah diperiksa sebagai saksi. Terkait sistematis penandatanganan persetujuan kredit," kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Komisaris Puji Prayitno, di Pontianak, kemarin.
"Pimpinan BRI sudah diperiksa sebagai saksi. Terkait sistematis penandatanganan persetujuan kredit," kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Komisaris Puji Prayitno, di Pontianak, kemarin.
Pelimpahan Berkas Tunggu Hasil PPATK
PONTIANAK—Pemberkasan kasus pembobolan BRI bermodus kredit fiktif dengan
tersangka Gusti M Sofyan—mantan mantra BRI Unit Supadio telah rampung. Namun
polisi masih menunggu hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) untuk pelimpahan berkasnya ke Kejaksaan.
Pengamanan TPS Sesuai Kerawanan
Pejabat Dishutbun Sanggau Jadi Tersangka Korupsi
PONTIANAK-- Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bibit Dana
Alokasi Khusus 2006-2007 berinisial F sebagai tersangka. Tersangka diduga
menyalahgunakan wewenang jabatan untuk meraih keuntungan pribadi, dengan
mengelola proyek tersebut.
Menjadi modus tersangka yaitu
menggunakan nama dua perusahaan milik orang lain. Kedua perusahaan dimenangkan,
sementara pemilik perusahaan dibayar Rp. 55 juta. Tersangka selaku PPK menjadi
mudah mengelola proyek berpagu anggaran Rp. 3,2 miliar itu. Seiring
mengatasnamakan dua perusahaan yang sudah dibayar.
Pengalihan Arus Malam Minggu
PONTIANAK-- Pengaturan lalu lintas pada malam Minggu di kota Pontianak diberlakukan sistim satu arah. Efektif penerapannya mulai pukul 17. 00, Sabtu. Karena itu masyarakat diimbau dapat mendukung pengalihan arus, demi meminimalisir kepadatan lalu lintas.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Komisaris Boy Samola, merinci, lokasi pemberlakuan sistim satu arah yakni untuk di Jalan Gajah Mada. Arahnya yakni dari Jalan Veteran hingga Agus Salim. “Dipersimpangan Jalan Gajah Mada-Agus Salim dipasang papan pemberitahuan pengubahan arus lalu lintas,” kata Boy.
Armyn Anggap Proses Partai Golkar Belum Final
Armyn Alianyang |
PONTIANAK—Mayjen TNI
Armyn Alianyang optimis tetap berpeluang menggunakan partai Golongan Karya
dalam pengusungan calon Gubernur Kalimantan Barat. Meski namanya disebut sudah
Dewan Pimpinan Daerah Kalbar coret untuk
pengusulan calon ke Dewan Pimpinan Pusat. Armyn pun sudah mengambil langkah,
berkonsultasi langsung ke DPP Partai Golkar, seiring pencoretan namanya di DPD.
Kesulitan Bahan Baku, Lesukan Usaha Pembuatan Kapal Kayu
PONTIANAK-- Usaha pembuatan kapal kayu pada era 90-an mudah
ditemui ditepian Sungai Kapuas. Namun kini jejaknya sekalipun sulit dijumpai.
Usaha itu banyak terhenti semenjak
krisis moneter menerpa Indonesia, selain sulitnya mendapatkan bahan baku.
Pontianak Selatan Rawan Kejahatan
PONTIANAK—Berdasar evaluasi triwulan terakhir terhadap tindak kriminalitas di
Kota Pontianak, terungkap wilayah Kecamatan Pontianak Selatan rawan tindak kejahatan. Dominan kasusnya adalah pencurian dengan pemberatan (curat) dan
pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Bongkar Remisi Ilegal
Pegawai Lapas Terancam Dipecat
PONTIANAK – Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Ketapang Abdurahman terancam dipecat karena membongkar pemberian remisi ilegal, yakni Pemberian remisi Kalapas Ketapang Indra Sofian kepada terpidana AKBP Ahmad Sun’an. Niat membongkar aksi pimpinan itu harus berbuntut dengan terbit surat No W11-KP.06.03.RHS-1482 tertanggal 10 April 2012, Kakanwil Kemenkumham Kalbar akan memberikan sanksi tegas kepada Abdurahman.
PONTIANAK – Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Ketapang Abdurahman terancam dipecat karena membongkar pemberian remisi ilegal, yakni Pemberian remisi Kalapas Ketapang Indra Sofian kepada terpidana AKBP Ahmad Sun’an. Niat membongkar aksi pimpinan itu harus berbuntut dengan terbit surat No W11-KP.06.03.RHS-1482 tertanggal 10 April 2012, Kakanwil Kemenkumham Kalbar akan memberikan sanksi tegas kepada Abdurahman.
Morkes dan Tambul
Morkes Sebut Kasus Sudah SP III
Tambul Pastikan Tak terseret Korupsi
PONTIANAK— Ketua Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golkar Kalimantan Barat Morkes Efendi menanggapi dingin
pemberitaan tentang perihal kasus dugaan korupsi penyimpangan dana PSDH dan DR
Ketapang yang dikaitkan dengan dirinya. Demikian pula dengan Tambul Husin.
Memastikan dirinya tidak terseret kasus korupsi, kasus dana PSDH dan DR Kapuas
Hulu 2011 sudah inkrach atau berkekuatan hukum tetap, dengan membebaskan
dirinya dari segala tuntutan hukum.
DPR : Penahanan Tony Wong Langgar HAM
PONTIANAK— Komisi III DPR-RI menyebut penahanan Tony Wong
sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena seyogyanya sudah selesai
menjalani masa pidana. Namun diharuskan tetap mendekap dalam tahanan, karena
disebut masih ada kasusnya yang belum selesai oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.
Pertimbangkan Bangun Lapas Narkotika di Kalbar
Tahanan Over Kapasitas
PONTIANAK— Komisi III DPR-RI mempertimbangkan pengusulan
pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika di Kalimantan Barat. Guna
memudahkan pembinaan terhadap narapidana narkotika dan tindak pidana umum.
Kejagung janji Tuntaskan Kasus Korupsi Di Kalbar
PONTIANAK-- Kejaksaan Agung berjanji menuntaskan setiap kasus korupsi yang ditangani, tanpa terkecuali untuk di Kalimantan Barat. Demikian kata Kapuspen Kejagung RI Noor Rachmat, kemarin di Jakarta.
Dorong Pembentukan KPK di Daerah
Foto Ist (Rakernas II dan Diklatnas III LAKI |
Pemberantasan Korupsi di Indonesia dinilai
berjalan maju dengan keberadaan lembaga Ad Hoc Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Namun dianggap belum mampu maksimal menyeret koruptor di daerah. Karena,
KPK lebih berkutat pada kasus ditingkat nasional
SUTAMI, Sukabumi
Mabes Polri Janji Awasi Kasus Bansos
PONTIANAK-- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) berjanji
mengawasi semua penanganan kasus tindak kriminal, tanpa terkecuali kasus Bansos
KONI Kalbar. ''Kasus di daerah kita monitor, dan mengevaluasi penanganannya,''
kata kepala biro divisi hukum Mabes Polri Brigjen Pol Iza Fadri, kemarin di
Jakarta disela menerima audiensi DPP LAKI.
Langganan:
Postingan (Atom)